Todosemjogo.org – DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Bekasi memastikan proses hukum terkait dugaan penganiayaan terhadap kadernya, anggota DPRD Kota Bekasi Ahmadi Madong, tidak berhenti di tengah jalan. Sikap ini disampaikan tegas seusai konferensi pers di Sekretariat DPC PKB, Rabu malam, 24 September 2025.

Read More : Kampanye Hijau Di Bekasi Jadi Tren Politik 2025

Peristiwa yang menyeret nama Ahmadi Madong ini menjadi perhatian publik karena menyangkut etika antarwakil rakyat sekaligus penegakan hukum. PKB Kota Bekasi menegaskan, laporan polisi di Polres Metro Bekasi adalah langkah resmi agar perkara terang-benderang, tidak mengambang di ruang spekulasi, dan berpijak pada alat bukti.

Pernyataan Lembaga Hukum PKB

Ketua Lembaga Hukum dan HAM (Lakumham) DPC PKB Kota Bekasi, Sigit Handoyo Subagiono, menekankan komitmen partai untuk mengawal proses hukum secara konsisten. Menurutnya, pelaporan bukan seremoni administratif, melainkan upaya menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Sinyal yang hendak dikirim: perkara ini tidak akan diselesaikan dengan bisik-bisik, melainkan melalui mekanisme hukum yang bisa diuji.

• Pertama, hak korban. Sebagai anggota dewan sekaligus warga negara, Ahmadi Madong berhak memperoleh keadilan atas dugaan tindak pidana yang dialaminya. K
• edua, efek jera. Penegakan hukum diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan di ruang politik tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang—apalagi di antara sesama anggota legislatif yang seharusnya menjadi teladan. K
• etiga, edukasi publik. PKB ingin menegaskan kepada warga Kota Bekasi bahwa Indonesia adalah negara hukum; sengketa dan dugaan pelanggaran diurai di ranah yang semestinya, bukan di arena tekanan.

Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyatakan partainya menghargai langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD. Namun, karena sudah ada laporan ke kepolisian, proses klarifikasi diharapkan berlanjut melalui prosedur pidana yang berlaku. PKB mengaku sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan Ketua BK, Agus Rohadi, dan bahkan menggelar rapat internal sebelum membawa perkara ini ke ranah penegakan hukum.

Baca juga: Video Banjir Bekasi Viral Di Platform Sosial Media

Catatan atas Mediasi yang Terlambat

PKB menyayangkan proses mediasi yang, menurut mereka, seharusnya dapat dilakukan lebih dini. Dalam praktik tata kelola yang baik, pencegahan konflik di lingkungan dewan mestinya mendapat prioritas. Namun, karena kini sudah masuk ranah pidana, PKB meminta semua pihak memberi atensi serius agar penyelesaian berjalan adil, proporsional, dan transparan.

Rizki menegaskan, setiap langkah DPC PKB Kota Bekasi diambil melalui musyawarah mufakat serta merujuk arahan DPW PKB Jawa Barat. Ini penting dicatat: keputusan politik tidak berdiri sendiri; ada hierarki komando dan tanggung jawab moral-organisasional. Fokusnya tetap satu: jalur hukum. Proses inilah yang akan menilai—berdasarkan bukti dan keterangan—mana yang benar dan mana yang melanggar.

Dampak bagi Tata Kelola Parlemen Daerah

Kasus seperti ini tidak hanya menyangkut individu. Ia menyentuh reputasi lembaga. Etika antaranggota dewan, kultur berdebat yang sehat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang tegas dan cepat adalah prasyarat kepercayaan publik. Bila penegakan disiplin internal rapi, bila proses hukum tidak diintervensi, maka pesan yang sampai ke warga jelas: kekuasaan diawasi, hukum bekerja.

Publik menunggu kepastian. Aparat penegak hukum diharapkan memproses laporan tanpa jeda; BK DPRD tetap dapat menjalankan fungsi etiknya secara paralel, sepanjang tidak mengganggu pembuktian pidana. Yang dibutuhkan kini adalah konsistensi: bukti dikumpulkan, keterangan diuji, kesimpulan diambil berdasarkan fakta.

Penutup

PKB Kota Bekasi sudah memilih panggungnya: kepolisian dan aturan main yang berlaku. Di tengah hiruk-pikuk politik lokal, pilihan ini mengirimkan pesan sederhana namun penting—bahwa sengketa kekuasaan tidak boleh mereduksi akal sehat dan rasa keadilan. Bagi warga Kota Bekasi, hasil akhirnya bukan sekadar siapa yang menang atau kalah. Melainkan apakah prosesnya jujur, putusannya adil, dan lembaga-lembaga publiknya kian dipercaya.