todosemjogo.org – Di Aula Nonon Shontanie, Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (3/9/2025), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil sumpah dan janji jabatan 19 pejabat eselon II. Langkah ini menandai perombakan besar-besaran perangkat daerah setelah enam bulan ia memimpin. Pesannya tegas, kinerja jadi tolok ukur, efisiensi anggaran jadi kompas.

Read More : Reklame Bando di Jalan Raya Caman Diduga Tak Berizin: Dinas Tata Ruang Bekasi Siapkan Langkah Pembongkaran

Arah Kebijakan: Kinerja, Akselerasi, dan Efisiensi

Tri menegaskan rotasi dan mutasi dilakukan melalui proses evaluasi yang ketat. “Saya ucapkan terima kasih, mereka bekerja cukup baik. Saya ingin pejabat baru bisa mencari potensi di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya. Bukan sekadar perpindahan kursi, ini adalah sinyal perubahan ritme kerja dari rutinitas birokrasi menuju percepatan program prioritas.

Politikus PDI Perjuangan tersebut kembali menekankan bahwa setiap rotasi harus berdampak pada pelayanan publik. “Saya lebih kepada kinerja, terkait percepatan perwujudan visi Kota Bekasi yang aman dan sejahtera,” tutur Tri. Artinya, jabatan struktural bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan cepat dan tepat.

Ketika ditanya ihwal posisi yang masih kosong, Tri memastikan akan menggelar seleksi terbuka. “Yang masih kosong kita akan gunakan metode open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan,” ucapnya. Mekanisme ini diharapkan memperkuat transparansi dan meritokrasi, two-way accountability: publik bisa mengukur, pejabat wajib menjawab.

Pergeseran Strategis: Nama-Nama Kunci dan Kursi Baru

Sejumlah pergeseran mencolok menggarisbawahi arah penataan ulang fungsi perangkat daerah:

• dr. Kusnanto Saidi: dari Dirut RSUD CAM menjadi Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
• Nadih Arifin: dari Kadis Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kadiskominfosandi).
• Nesan Sujana: dari Kesbangpol menjadi Kepala Satpol PP.
• Satia Sriwijayanti Anggraini: dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
• Arif Maulana: dari Kadisparbud menjadi Kepala Dinas Tata Ruang.
• Muhammad Solikhin: dari Kadisdagperin menjadi Kepala Bapenda.

Perpindahan ini bukan kosmetik. Keseimbangan baru dibentuk untuk layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial), tulang punggung fiskal (Bapenda, BPKAD), hingga garda keamanan dan ketertiban (Satpol PP) dikuatkan bersamaan. Informasi dan statistik melalui Diskominfosandi ditarik lebih dekat ke pusat pengambilan keputusan.

Daftar Lengkap Pejabat Eselon II yang Di-rotasi/Dimutasi

1. Arif Maulana – Kepala Dinas Tata Ruang.
2. Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
3. Asep Gunawan – Staf Ahli Pemerintahan.
4. Muhammad Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
5. Ika Indah Yarti – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin).
6. dr. Kusnanto Saidi – Kepala DPPKB.
7. Mohammad Bambang Santoso – Staf Ahli Perekonomian.
8. Aceng Solahudin – Staf Ahli Administrasi.
9. Alexander Zulkarnain – Kepala Dinas Pendidikan.
10. Robert Tua P. Siagian – Kepala Dinas Sosial.
11. Nadih Arifin – Kepala Diskominfosandi.
12. Herbert Suyanto W. Panjaitan – Kepala Dinas UMKM.
13. Karto – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
14. Nesan Sujana – Kepala Satpol PP.
15. Hudi Wijayanto – Kepala Kesbangpol.
16. Dinar Faisal Badar – Asisten Daerah (Asda) III.
17. Dicky Iriawan – Kepala Bapelitbangda.
18. Yudianto – Kepala BPKAD.
19. Satia Sriwijayanti Anggraini – Kepala Dinas Kesehatan.

Rotasi adalah bab pembuka, bukan akhir cerita. Ukuran keberhasilannya ada pada indikator yang kasat mata: realisasi pendapatan daerah, penurunan belanja tidak efektif, percepatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penegakan ketertiban umum yang humanis namun tegas. Pada saat yang sama, open bidding akan menjadi ujian integritas: apakah seleksi benar-benar merit-based atau sekadar formalitas.

Penutup

Di balik seremoni sumpah jabatan, publik menunggu bukti. Warga menagih layanan yang cepat, transparan, dan ramah, anggaran yang tepat sasaran; serta data yang terbuka untuk diaudit warga. Rotasi ini meletakkan tanggung jawab di pundak para pejabat baru, bekerja tak cukup benar mesti terasa manfaatnya. Pada akhirnya, yang dicari bukan sekadar kursi yang bergeser, melainkan kualitas hidup yang naik. Itu kontrak sosial yang sesungguhnya.