todosemjogo.org – Aksi damai kembali menyapa halaman parlemen daerah. Senin, 1 September 2025, massa yang menamakan diri Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi (DPR-B) berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Massa DPR-B Geruduk DPRD Kota Bekasi dengan membawa satu pesan sederhana yang diulang dalam banyak spanduk yaitu keseriusan melawan korupsi, memperbaiki layanan publik, dan membuka akses pekerjaan.

Read More : Komunitas Musik Bekasi Gelar Konser Amal

Latar Aksi: Dari Keresahan ke Konsolidasi

Keresahan warga tidak lahir semalam. Naiknya angka kemiskinan, lapangan kerja yang masih terasa sempit, hingga isu pelayanan publik menjadi bahan bakar protes. DPR-B memosisikan diri sebagai corong, mengonversi keluhan menjadi daftar tuntutan. Mereka memilih jalur damai, menaruh kepercayaan pada mekanisme demokrasi: suarakan, sampaikan, desakkan.

Seruan di Mimbar Jalanan

Dalam orasinya, Muhammad Ali, akrab disapa Ncang Ali, menegaskan dua kata kunci: bersih dan berpihak. Bersih dari korupsi, berpihak pada warga.
“Kita ingin pemerintahan di Kota Bekasi bebas dari para pelaku korupsi. Kita harap kemiskinan di Kota Bekasi yang meningkat bisa dientaskan,” ujarnya.

Ncang Ali juga menyoroti pengangguran sebagai persoalan yang berkelindan dengan kriminalitas. Menurutnya, pemerintah kota dan DPRD harus satu suara: memperbanyak lapangan kerja sebagai strategi pencegahan masalah sosial sejak hulu.
“Buka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Kurangnya lapangan kerja punya efek domino terhadap meningkatnya kriminalitas,” tegasnya.

Inti Tuntutan: Delapan Poin, Satu Arah

Di ujung orasi, panitia aksi membacakan delapan tuntutan DPR-B. Daftarnya ringkas namun padat makna—menyasar hulu korupsi, fondasi kesejahteraan, hingga perlindungan kelompok rentan.

Delapan Tuntutan DPR-B:

1. Pencopotan Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis.
2. Evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.
3. Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
4. Penghentian penggusuran tanah rakyat dan penyediaan solusi yang adil.
5. Pendidikan dan kesehatan gratis, serta jaminan kesejahteraan hidup layak di Bekasi.
6. Pengusutan tuntas kasus korupsi di Bekasi.
7. Penciptaan lingkungan aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
8. Penghapusan pajak yang dianggap menindas rakyat.

Mengapa Poin-Poin Ini Krusial?

Di balik tiap butir tuntutan, ada cerita panjang. Korupsi merampas anggaran pelayanan dasar; RUU Perampasan Aset dipandang sebagai kunci mengembalikan uang publik. Penggusuran tanpa skema relokasi yang adil menimbulkan luka sosial yang panjang. Sementara pendidikan dan kesehatan gratis adalah investasi masa depan, bukan sekadar jargon kampanye.
Isu keamanan perempuan dan anak menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur oleh beton dan aspal, tetapi juga oleh rasa aman ketika melangkah. Dan soal pajak, publik meminta keadilan seperti aturan yang jelas, beban yang proporsional, serta manfaat yang terasa kembali.

Pekerjaan Rumah Parlemen Daerah

DPRD Kota Bekasi kini berada di persimpangan: menyerap aspirasi atau membiarkannya berlalu seperti pekan-pekan yang padat rapat. Aksi damai hari itu bukan sekadar kerumunan; ia adalah cermin yang disodorkan ke hadapan wakil rakyat. Transparansi anggaran, pengawasan program, hingga mendorong regulasi yang berpihak semuanya ditagih dalam satu waktu.

Pemerintah Kota dan Agenda Konkret

Di level eksekutif, publik menunggu peta jalan yang lebih terukur:

• Target penurunan kemiskinan yang realistis dan berbasis data.
• Skema penciptaan kerja dari kemudahan berusaha UMKM hingga kemitraan industri.
• Sistem layanan pendidikan dan kesehatan yang aksesibel dan tanpa biaya tersembunyi.
• Mekanisme pengaduan korupsi yang aman dan tindak lanjut yang terbuka.

Catatan Redaksi: Suara yang Perlu Diundang Masuk

Aksi damai bukan tujuan akhir; ia undangan agar dialog dibuka, data dibagikan, dan kebijakan diuji oleh publik. Jika demokrasi adalah ruang tamu, maka kritik adalah tamu yang harus dipersilakan duduk bukan diarahkan ke teras. Bekasi butuh kebijakan yang berbasis bukti, bukan sekadar basa-basi. Dan delapan tuntutan hari ini, suka atau tidak, sedang mengetuk pintu kebijakan.

Penutup

Jalanan telah bicara. Kini giliran kantor-kantor pemerintahan merespons bukan dengan pernyataan singkat, melainkan dengan langkah nyata. Karena di tengah spanduk dan pengeras suara, harapan warga Bekasi sesungguhnya sederhana: pemerintahan yang bersih, layanan yang merata, dan kesempatan kerja yang terbuka.