Walter Kelly
todosemjogo.org – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menegaskan keyakinannya mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 90 persen pada akhir 2025. Kepala Bapenda Bekasi, Solikhin, menyebut tren penerimaan memasuki triwulan IV masih on track, namun butuh akselerasi di sejumlah pos pajak yang performanya tertinggal.
Read More : Bekasi Masuk Program Nasional Kota Hijau
Capaian Terkini: 61,3% Memasuki Triwulan IV
Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Bekasi pada Senin, 15 September 2025, Solikhin memaparkan bahwa realisasi PAD telah mencapai 61,3 persen. Angka itu hanya terpaut sekitar tiga poin dari proyeksi internal pada periode yang sama yaitu 64,69 persen. Selisih tipis ini menjadi alasan Bapenda menempuh langkah percepatan agar laju penerimaan tak kehilangan momentum menjelang tutup tahun.
Mengakui masa tugasnya yang baru sepekan, Solikhin menempatkan fase awal kepemimpinannya sebagai “membaca buku” memahami peta persoalan dan potensi. Digitalisasi, kata dia, adalah agenda penting, namun pelaksanaannya memerlukan waktu dan kesiapan sistem. Karena itu, strategi jangka pendek difokuskan pada akselerasi kinerja lapangan: mengonsolidasikan tim, memperketat monitoring, serta memperbaiki proses layanan dan penagihan agar kebocoran bisa ditekan dan potensi bisa segera dikonversi menjadi penerimaan.
Sektor Pajak yang Perlu Digenjot
Sejumlah pos pajak disebut masih di bawah ekspektasi. Di antaranya:
- Pajak Parkir
Optimalisasi kerja sama pengelola parkir dan audit kepatuhan jadi kunci, termasuk penertiban titik parkir yang belum terdata. - Pajak Perhotelan
Penguatan pelaporan berbasis okupansi, sinkronisasi data event dan MICE, serta penertiban hotel non-jaringan yang kerap luput pengawasan. - Pajak Kesenian dan Hiburan
Penegakan kewajiban tiket dan sistem tapping/rekap online di venue agar transaksi tercatat real time. - BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
Pos ini dipengaruhi fluktuasi penjualan kendaraan. Informasi terakhir dari asosiasi industri menunjukkan tren pelemahan, sehingga strategi harus adaptif.
BBNKB dan Faktor Eksternal: Membaca Arah Angin Industri
Bapenda mengakui BBNKB sangat sensitif terhadap dinamika pasar otomotif. Penjualan unit baru yang menurun akan langsung menekan penerimaan. Di sini, respons kebijakan tidak bisa monolitik: Bapenda mesti menyeimbangkan antara promosi kepatuhan (misal, layanan jemput bola untuk balik nama) dan diversifikasi penopang PAD dari sektor yang lebih resilien.
Dalam jangka dekat, Bapenda menyiapkan paket langkah taktis:
- Konsolidasi Internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan eksekusi lapangan.
- Penataan Basis Data wajib pajak prioritas agar penagihan dan pengawasan lebih presisi.
- Penguatan Pengawasan di sektor parkir, hotel, dan hiburan melalui inspeksi terjadwal dan uji petik.
- Edukasi dan Sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama pelaku usaha skala menengah.
- Quick Wins Digital seperti peningkatan dashboard monitoring dan kanal aduan cepat sebelum transformasi penuh.
Solikhin menegaskan optimisme pribadi bahwa realisasi PAD bisa didorong mencapai 90 persen pada akhir 2025. Namun, optimisme itu, tegasnya, bukan sekadar jargon. Ia menempatkan target sebagai kompas, lalu memulai dari yang paling nyata: data yang rapi, proses yang cepat, dan kehadiran petugas di lapangan. “Waktu memang pendek,” ujarnya dalam intisari pernyataan, “karena itu akselerasi harus diutamakan.”
Mengawal Transparansi: Publik Perlu Angka dan Akal Sehat
Dalam kerja pendapatan, angka adalah bahasa yang tak bisa berdusta. Bapenda didorong untuk memublikasikan pembaruan berkala per sektor, per kebijakan agar publik bisa menilai sejauh mana strategi bekerja. Transparansi bukan hanya soal akuntabilitas, melainkan juga alat untuk memperbaiki kebijakan lewat masukan warga dan pelaku usaha.
Menjelang tutup tahun, pekerjaan rumah Bapenda Kota Bekasi jelas: mengejar selisih, menutup celah, dan menambah laju. Target 90 persen bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah janji kerja yang menuntut disiplin data, keberanian bertindak, dan konsistensi pengawasan. Jika akselerasi ditempuh dengan taktik yang tepat untuk memperkuat sektor yang tertinggal, menyesuaikan diri pada gejolak eksternal, dan merintis digitalisasi yang bertahap optimisme itu punya pijakan. Pada akhirnya, kinerja PAD bukan hanya cermin kesehatan fiskal daerah, tetapi juga barometer kepercayaan publik pada pemerintah kota dalam mengelola potensi ekonominya.
